DPR Apresiasi Peringkat Ketahanan Pangan Indonesia yang Meningkat Signifikan

Jakarta,BeritaRayaOnline,- Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo memberi acungan jempol terhadap kinerja pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian. Firman yang juga politisi Golkar ini melihat, permasalahan pertanian yang selama ini menghambat petani perlahan sudah mulai teratasi. 

Menurut Firman, belakangan ini pemerintah berbagai langkah terkait dengan perbaikan sistem dalam masalah produksi pangan nasional kita.

“Kalau tahun sebelummnya, problem utama petani kita memang sulit berproduksi karena tergantung tenaga manusia. Saat ini pemerintah sudah mulai melakukan mekanisasi dan itu sangat berpengaruh pada peningkatan produksi pertanian kita”, ujarnya, Rabu (27/7/2016) 

Pernyataan Firman ini merespon data dari Global Food Security Index (GFSI) yang dirilis The Economist Intelligence Unit yang menunjukkan peringkat ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2016 meningkat ke peringkat 71 dari 113 negara yang diamati. 

Peringkat ini meningkat lima strip dibanding posisi ditahun 2015.
Dalam data tersebut, secara umum ketahanan pangan Indonesia diganjar nilai 50,6 naik dari tahun 2015 yang hanya 47,9. Aspek ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas dan keamanan juga naik menjadi 54,1 dari 51,2 pada periode sebelumnya. 

“Ini tentunya bisa lebuh dipacu lagi kalau bicara ketahanan pangan nasioanal yang menuju kedaulatan pangan “ kata Firman. 

Terkait mekanisasi pertanian, Firman mengatakan petani sangat terbantukan dalam meningkatkan produktivitasnya. Dengan alat-alat itu, proses pertanian lebih mudah dan efisien. Alat-alat pertanian ini juga membuat sektor pertanian tidak lagi tergantung dengan tenaga manusia. 

“Walau mekanisasi ini belum menyeluruh tapi ini sudah mampu meningkatkan produksi pangan nasional. Kami juga melihat pemerintah bisa melakukan perbaikan irigasi”, lanjutnya. 

Namun Firma juga menyimpan sejumlah catatan yang masih perlu dibenahi oleh pemerintah. Dia meminta pemerintah kembali mengevaluasi penggunaan pupuk urea di kalangan petani. Sebab dari hasil temuannya, pengunaan pupuk ini berkontribusi terhadap penurunan kualitas pertanian.

“Kalau dengan mekanisasi saja produksi kita sudah meningkat, apalagi kalau penggunaan pupuk sudah diubah dengan tidak tergantung pada pupuk urea. Saya yakin, jika hal ini dilakukan, kita tidak hanya bisa berdaulat dalam pangan, tapi juga akan diakui dunia”, tandasnya. (nusakini.com/bro-1)

Mentan Berkomitmen Jawa Barat Sebagai Lumbung Padi Nasional

Bandung, BeritaRayaOnline,Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, berkomitmen menjadikan wilayah Jawa Barat (Jabar), sebagai lumbung padi nasional. Dan mampu memproduksi Gabah Kering Giling (GKP) setara 1,2 juta ton.

“Ketahanan pangan adalah di atas segalanya,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, saat melakukan panen sekaligus percepatan tanam di Desa Jatisari, Kabupaten Bandung, Rabu (20/7/2016).

Ditegaskan Amran, bahwa pencanangan percepatan tanam dan program Luas Tambah Tanam (LTT) adalah sebagai upaya mendukung ketahanan pangan untuk mensejahterakan petani. Karena semakin sering petani menanam, maka akan sering panen, dan produksi Gabah Kering Panen (GKP) kita juga akan meningkat

Menyusul banyaknya alih fungsi lahan pertanian, lanjutnya, Kementerian Pertanian RI (Kementan), menyiasati keterbatasan luas lahan semakin sempit, dengan program peningkatan Indeks Pertanaman (IP) menjadi 3 kali. Antara lain, meningkatkan LTT seperti yang disasar di Provinsi Jawa Barat ini dengan target LTT seluas 2,18 juta Ha.

Strategi dilakukan untuk program peningkatan IP, adalah mengoptimalkan ketersediaan air sebagai sumber irigasi tani di waduk Jatigede, dengan harapan beberapa wilayah di Kabupaten Majalengka, Sumedang, Indramayu, Cirebon, Karawang dan Subang mendapatkan dampak positif.

“Prediksi Badan Meteorologi dan Geofisika, musim tanam tahun ini adalah musim kemarau basah. Kondisi ini sangat mendukung ketersediaan air untuk irigasi. Jangan khawatir kekeringan seperti musim lalu. Diharapkan kepada para petani agar dalam 1 tahun bisa 3 kali tanam,” harapnya.

Dalam kesempatan ini, Mentan juga memberikan bantuan kepada para kelompok tani berupa bibit padi unggulan, pupuk, obat anti hama, traktor dan berbagai alat mekanis guna memudahkan para petani mengolah lahan persawahannya.

Salah seorang petani H Syamsudin, yang ditemui citraindonesia.com sempat mengungkapkan kegembiraannya dengan program tani dan bantuan yang diinisiasikan oleh Pemerintah ini.

“Sebagai orang yang turun langsung ke sawah, kami sangat senang karena Pak Amran (Mentan) masih memperhatikan kami. Segala keluh kesah bisa kami utarakan langsung. Segala bantuan juga sudah kami rasakan. Saya harap program seperti ini bisa menjadi tradisi, asalkan terus ada perhatian dari pemerintah, kami akan ikut terus,” tuturnya.

Sebagai informasi, Data Badan Pusat Statistik mencatat, rata-rata produktivitas padi sawah pada bulan Januari – Juni 2016 meningkat selama 3 tahun terakhir.

Di mana, angka produktivitas padi mencapai 63,43 kuintal/Ha, dibanding tahun 2015 yang hanya 62,09 kuintal/Ha dan 2014 dengan 59,76 kuintal/Ha.

Hal ini disebabkan oleh penerapan teknologi tanam ‘jajar legowo’ yang semakin luas di Provinsi Jabar, selain dengan adanya perbaikan jaringan irigasi itu, penerapan alsintan pra dan pasca panen, kini para petani mulai menggunakan benih varietas padi unggul.(Dbs/Betaenews.com/Bro-satu)
Editor  : Lasman Simanjuntak

Mentan Andi Amran : Swasembada Jawabannya adalah Pertanian Moderen

Laguboti, Tobasa, BeritaRayaOnline,- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak petani memahami sistem pertanian modern dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian.

Hal itu disampaikan Amran saat penyerahan mesin-mesin pertanian untuk Kabupaten Toba Sanosir (Tobasa), Samosir, Taput dan Humbahas secara simbolis di Lapangan SMA DEL di Laguboti, Tobasa, Sabtu (23/7/2016).

“Swasembada, jawabannya adalah pertanian modern. Pertanian modern dengan teknologi pertanian yang membantu meningkatkan indeks penanaman dan menurunkan biaya produksi,” tuturnya bersama Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan saat penyerahan bantuan.

Ditegaskannya kepada para petani saat acara panen dan tanam padi di Desa Narumonda 5, tanpa teknologi, pencapaian peningkatan produksi itu sulit tercapai.

“Kita lakukan perubahan total menuju swasembada dengan sistem mekanisasi teknologi,” katanya.

Diterangkan, bahwa berbagai bantuan, baik peralatan mesin pertanian, bibit, pupuk dan bantuan lainnya, dimaksudkan untuk mendukung peningkatkan produksi pertanian di seluruh Indonesia.

“Kami mewakili pemerintah memberikan bantuan benih jagung, pupuk dengan herbisida untuk 7.500 Ha lahan. Ini gratis untuk masyarakat Tobasa,” ujarnya.

Kemudian bantuan mesin panen, mesin tanam, hand tractor, traktor roda empat yang merupakan bantuan dari pusat, diharapkan bisa mendukung program pertanian.”Kami harap kegiatan ini dilanjutkan. Sehingga kedepan, kita bisa menekan impor dan mendorong ekspor. Itu mimpi kita,” katanya.

Dia menambahkan, ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara. Sehingga ketahanan pangan menjadi hal yang harus diprioritaskan. “Kita harus lanjutkan arahan bapak Presiden, pangan harus berdaulat. Memang banyak tantangannya, banyak kritik di sana sini. Kita harus terima dengan lapang dada. Yang terpenting adalah, tidak melanggar undang-undang dan regulasi yang ada.”

Semua itu, lanjutnya dilakukan untuk rakyat. “Regulasi telah kita ubah secara total, bagimana melayani rakyat. Bagaiamana selalu berada di sisi rakyat, di sisi petani. Dan bukan janji, tapi kerja,” tandasnya.

Seperti diketahui, bantuan peralatan pertanian yang diberikan, yakni untuk Kabupaten Tobasa berupa traktor roda dua sebanayk 12 unit, traktor roda empat 5 unit, rice transplanter 10 unit, pompa air 6 inchi sebanyak 4 unit dan mini excavator 1 unit.

Sedangkan untuk Kabupaten Samosir berupa rraktor roda dua 10 unit, traktor roda empat 2 unit dan rice transplanter 10 unit. Kabupaten Taput, traktor roda dua 13 unit, traktor roda empat sebanyak 4 unit, rice transplenter 15 unit dan pompa air 4 inch 10 init. Sedangkan untuk Kabupaten Humbahas, traktor roda dua 2 unit dan rice transplenter 10 unit.

Selain itu juga diserahkan bibit jagung dan padi secara simbolis kepada perwakilan kelompok tani dari Tobasa, Humbahas, Taput dan Samosir.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Aster Kasad Jenderal Komaruddin, Kasdam, Bupati Tobasa Ir Darwin Siagian dan Wakil Bupati Ir Hulman Sitorus MM, serta sejumlah pejabat lainnya. Ada juga Wakil Bupati Taput Drs Mauliate Simorangkir, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Sekda Kabupaten Simalungun Gideon Purba, Kapolres Tobasa AKBP Jidin Siagian dan sejumlah undangan lain. (MetroSiantar.com/Betaenews.com/Bro-satu)

Mobil Lancer Dan Gan 'Ferari' Dalam Galeri Foto

Jakarta, BeritaRayaOnline,- Mobil Lancer Dan Gan DOHC Tahun 1989, Velg Racing ('14), Merah Mutiara (Ferari), AC dingin, TV Mobile, Audio Digital, Power Window, Power Stering, Kaki-Kaki 'oke', STNK Panjang/BPKB Tangsel, Modifikasi, cocok anak muda

Surat Edaran MenPANRB : PNS Dilarang Bermain Pokemon Go

Jakarta,BeritaRayaOnline,-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)  bermain game virtual berbasis Global Positioning System (GPS) di lingkungan instansi pemerintah.

Dalam Surat Edaran MenPANRB No:B/2555/M.PANRB/07/2016 tanggal 20 Juli 2016, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi secara tegas memberitahukan kepada seluruh pimpinan di satuan kerja masing-masing untuk melarang para aparatur sipil negara bermain game virtual berbasis GPS di lingkungan instansi pemerintah.

Menteri PAN-RB juga meminta agar para Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing-masing satuan kerja untuk melakukan pemantauan dalam pelaksanaannya.

"Saat ini kita melakukan tindakan preventif untuk menjaga keamanan dan rahasia negara, tentunya para aparatur negara mengerti karena kita tidak mungkin membahayakan stabilitas negara untuk resiko sekecil apapun. Untuk itu para aparatur negara dapat mengayomi larangan untuk bermain game virtual berbasis GPS di seluruh lingkungan instansi pemerintah," ujar Menteri PAN-RB dalam siaran persnya.

Lebih lanjut, Menteri PAN-RB  menyampaikan bahwa selain untuk menjaga keamanan dan rahasia negara, larangan ini juga dikeluarkan untuk menjaga produktivitas kerja dan meningkatkan disiplin  para aparatur sipil negara, sehingga kualitas pelayanan publik dapat terjaga.

Untuk itu MenPANRB meminta agar edaran ini dapat menjadi pedoman bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai abdi negara dan masyarakat.

Surat Edaran Menteri PAN-RB ini ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala LPNK, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan Kesekretariatan LNS, para Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia, serta tembusan Surat Menteri PAN-RB ini disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden.

Kepada seluruh instansi pemerintah dan para aparatur sipil negara dapat mengunduh Surat Edaran tersebut di situs Kementerian PANRB yaitu www.menpan.go.id.(*/dari berbagai sumber/bro-2)

Editor  :Jhonnie Castro

Menteri KKP Tanggapi Isu Reklamasi Teluk Benoa

Jakarta,BeritaRayaOnline,-Sehubungan dengan banyaknya pemberitaan media yang cukup tendensius dan cenderung tidak benar terkait sikap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menanggapi isu/permasalahan reklamasi Teluk Benoa, maka dengan ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan posisi KKP terhadap reklamasi Teluk Benoa.

Antara lain :(1) Perpres 51/2014 merupakan regulasi Presiden yang menjadi pedoman bagi pengelolaan pengembangan kawasan Bali Selatan/Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), dan alokasi tata ruang di kawasan tersebut.

(2) Setiap permintaan izin pemanfaatan ruang, di kawasan Benoa harus mengacu pada Perpres 51/2014.

(3) Setiap permintaan izin pemanfaatan ruang/lokasi, disetujui/diterbitkan apabila sesuai dengan pedoman teknis dalam Perpres 51/2014.

(4) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Perpres 51/2014 bukan merupakan izin pelaksanaan kegiatan reklamasi.

5) izin pelaksanaan kegiatan reklamasi diterbitkan apabila AMDAL yg mencakup aspek lingkungan hidup, sosial dan budaya telah dilakukan, dan hasilnya menyimpulkan bahwa kegiatan ini layak. Izin (kelayakan) lingkungan yang didasarkan pada hasil Amdal diterbitkan oleh Kementerian yg berwenang berdasarkan UU 32/2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6) KKP tidak memiliki otoritas dan kewenangan untuk memutuskan rencana kegiatan reklamasi ini "go atau no go.

Dengan melihat belum menyatunya pendapat publik tentang pengembangan Teluk Benoa, maka KKP mengusulkan:(1) Perpres 51/2014 segera dilakukan review ulang oleh tim independen yang didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dengan memperhatikan dinamika publik (sejalan dengan UU 32/2009 dan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang);(2) Selama masa review, maka seluruh upaya pengembangan Teluk Benoa ditangguhkan sampai menunggu hasil review ditetapkan;(3) Selama masa review, dilakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak terkait.Demikian pernyataan publik ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab KKP terhadap publik agar tidak terjadi salah persepsi di masyarakat. (Bro-2)
Editor : Eykel Lasflorest Simanjuntak

Presiden Jokowi Dorong Swasta Terlibat Pembangunan Infrastruktur

Jakarta,BeritaRayaOnline,-Kerja sama dengan berbagai pihak diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Hal tersebut disinggung Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai perusahaan siap investasi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 19 Juli 2016.

Dalam pengantarnya, Presiden Joko Widodo menilai partisipasi pihak swasta sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan infrastruktur nasional. Menurutnya, mustahil pemerintah dapat berjalan sendiri dalam menggerakkan perekonomian nasional.

"Untuk meggerakkan roda perekonomian nasional, tidak bisa sepenuhnya hanya kita lakukan sendiri, tapi swasta perlu dilibatkan. Utamanya dalam prioritas kita dalam pembangunan infrastruktur," ujar Presiden membuka rapat terbatas.

Presiden menyebutkan bahwa di negara-negara lainnya, partisipasi pihak swasta dalam pembangunan suatu negara berkisar antara 22% hingga 40%. Oleh karenanya, Presiden mengajak pihak swasta untuk turut berperan dalam proses pembangunan nasional.

"Kita akan berupaya mendorong swasta untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur kita. Keterlibatan swasta perlu terus didorong karena swasta lebih fleksibel, swasta lebih lincah, dan juga mereka berpeluang untuk menarik dana-dana dari luar negeri," terang Presiden.

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah hendak mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menarik pihak swasta dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan. Presiden juga meminta jajarannya untuk terus menyiapkan skema-skema lain yang diperlukan.

"Untuk menarik swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur ini, beberapa kebijakan telah kita lakukan. Tetapi juga perlu disiapkan lagi beberapa skema kebijakan-kebijakan sehingga mereka akan tertarik untuk masuk ke sektor-sektor yang siap untuk diinvestasikan mereka," ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden mengingatkan, dukungan iklim investasi, insentif-insentif, dan pelayanan yang prima sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan usaha dan investasi.

"Intinya, keterlibatan swasta harus terus didorong agar pembangunan infrastruktur dapat lebih cepat dan pergerakan roda perekonomian nasional bisa lebih baik lagi," tutup Presiden.

Hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani.

Demikian Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden ,Bey Machmudin, dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (19/7/2016).

(Bro-1)

Editor  : Pulo Lasman Simanjuntak