POPMASEPI: Pentingnya Political Will Terhadap Sektor Pertanian

Jakarta, BeritaRayaOnline,-Upaya Kementan dalam menjaga kestabilan pangan nasional, dinilai perlu dukungan yang kuat, agar kedaulatan pangan nasional dapat diwujudkan. Hal ini disampaikan Isya Anshori, Ketua Umum DPP Perhimpunan Organisasi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (POPMASEPI), di Jakarta, minggu (31/1/2021).

Ditengah tekanan pandemi covid 19, dan tuntutan pemenuhan kecukupan pangan nasional, menurut Isya alokasi anggaran sektor pertanian kurang memadai.

“Pada tahun 2021, saya baca pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 1.032 triliun untuk belanja Kementerian, namun sayangnya anggaran Kementerian Pertanian hanya sebesar Rp 21,83 triliun, lebih kecil jika dibandingkan dengan anggaran kementerian lainnya,” tegasnya.

Dirinya membandingkan anggaran Kementerian Pertahanan yang memiliki alokasi sebesar Rp 137,3 triliun, sementara  urgensi utama yang dihadapi pada masa Covid-19 selain kesehatan adalah memastikan kondisi pangan tercukupi.

Pada awal tahun 2021 ini pun sudah banyak masalah yang berkaitan dengan sektor pertanian yang terjadi. Mulai dari kelangkaan pupuk, hingga kelangkaan kedelai. 

Hal ini tentunya dinilai Isya perlu disikapi bersama, karena jangan sampai berimbas pada kestabilan pangan nasional. Berbicara upaya untuk menegakkan kedaulatan pangan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, dimulai dari sarana produksi seperti benih dan pupuk, alsintan, hingga sumberdaya manusia dalam hal ini petani. 

“Dalam hal ini saya berpandangan, bahwa upaya menjaga kestabilan pangan nasional perlu didukung oleh semua pihak. Hari ini sektor pertanian telah membuktikan pengaruh kuatnya bagi sektor ekonomi, sudah saatnya Political Will terhadap sektor pertanian harus dilakukan. Urusan pangan adalah urusan yang tidak bisa ditunda-tunda,” tambahnya.

Isya menambahkan ditengah perlambatan ekonomi, sektor pertanian masih berdiri dengan kokoh untuk memberikan sumbangsihnya bagi peningkatan ekonomi nasional. Di saat sektor lain lesu, sektor pertanian mampu tumbuh 2,15%.

“Kami mahasiswa pertanian berharap, sudah saatnya sektor pertanian menjadi perhatian khusus para pemangku kebijakan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan primer bagi setiap individu. Suatu negara dapat dikatakan menjadi negara yang kuat ketika negara tersebut berdaulat secara pangan,” kata Isya. 

Sepanjang tahun 2020, Berdasarkan pernyataan Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku Menteri Pertanian RI, terdapat 11 komoditas utama pangan nasional yang harus terpenuhi. Komoditas pangan prioritas tersebut meliputi beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, gula pasir dan minyak goreng. 

Berdasarkan pemaparan SYL, dari 11 komoditas pangan utama tersebut, tiga diantaranya masih membutuhkan tambahan impor, yaitu bawang putih, daging sapi/kerbau, dan juga gula pasir. Sementara untuk bahan pangan utama penduduk Indonesia yaitu beras, masih mengalami surpluse sebesar 6.749.305 ton pada Desember 2020.(**)

Rilis Kementan, 31Januari 2021

Nomor : 103 /R-KEMENTAN/1/2021

Editor : Lasman Simanjuntak

Jadi Destinasi Wisata Bahari Baru di Kota Kendari, Kementerian PUPR Selesaikan Penataan Kawasan Kumuh Bungkutoko dan Petoaha

Jakarta, BeritaRayaOnline,-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  telah menyelesaikan penataan kawasan kumuh Bungkutoko dan Petoaha di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

 Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (NSUP) Kawasan Bungkutoko dan Kawasan Petoaha yang berada di pesisir pantai akan menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik sekaligus menjadi destinasi wisata bahari baru kebanggaan masyarakat Kota Kendari.

Serah terima pengelolaan dan pemanfaatan aset dari Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Bungkutoko dan Kawasan Petoaha telah dilakukan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tenggara, Ditjen Cipta Karya kepada Pemerintah Kota Kendari pada Rabu (20/1/2021) lalu.

Selama masa Pandemi COVID-19, penataan kawasan kumuh Kawasan Bungkutoko dan Kawasan Petoaha dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Pengalihan pola dari kontraktual menjadi PKT bertujuan untuk mendukung mitigasi dampak Pandemi COVID-19, utamanya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong daya beli masyarakat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program Kota Tanpa Kumuh merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemda dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

Penataan kawasan kumuh Bungkutoko dan Petoaha mencakup lahan seluas 31 hektar dengan anggaran APBN sebesar Rp 39,6 miliar. Pelaksanaannya terbagi menjadi 2 yakni untuk Kawasan Bungkutoko dilakukan kontraktor PT. Karya Syarnis Pratama senilai Rp 23 miliar. Sedangkan penataan Kawasan Petoaha dilakukan kontraktor PT. Indopenta Bumi Permai dengan anggaran sebesar Rp 16,6 miliar.

Untuk pekerjaannya sendiri dilakukan kegiatan berupa penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan jalan lingkungan sepanjang 245 meter, pembangunan Water Front City  sepanjang 697,16 meter, drainase, dan jalan titian kramba sepanjang 320 meter. Selanjutnya juga dibangun Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS 3R), duiker plat, tambatan perahu, 4 unit tempat duduk, dan jalan paving block.

Direktur Jenderal  Cipta Karya, Kementerian PUPR Diana Kusumastuti yang ikut menyaksikan acara serah terima secara virtual menyampaikan, penataan Bungkutoko dan Petoaha bisa menjadi contoh penanganan kawasan kumuh lainnya di Kota Kendari. “Ini bisa menjadi contoh dan kita bisa lakukan replikasi dari contoh yang sudah kita lakukan di Bungkutoko dan Petoaha. Mudah-mudahan ini bisa diinisiasi sendiri oleh Kota Kendari, ” katanya.

Secara nasional, Kementerian PUPR selama kurun waktu 2015-2019 telah melakukan penanganan kawasan kumuh perkotaan seluas 32.222 Hektar (Ha). Pada tahun 2020, penanganan kawasan kumuh kembali diselesaikan seluas 1.686 Ha, sehingga total kawasan yang ditangani hingga tahun 2020 menjadi 33.908 Ha. (*)

RILIS PUPR 1

31 JANUARI 2021

SP.BIRKOM/I/2021/50

Editor : Lasman Simanjuntak

Jasa Marga Terus Kebut Penyelesaian Penanganan Longsor Jalan Tol Surabaya-Gempol Km 06+200 Arah Gempol

Surabaya, BeritaRayaOnline,-Sehubungan dengan kejadian longsor yang terjadi pada Jalan Tol Surabaya-Gempol KM 06+200 A (arah Gempol), saat ini tengah dilakukan perbaikan pada lokasi tersebut berupa pekerjaan pemasangan bronjong layer terakhir sepanjang 15 meter. Pemasangan bronjong ini dilakukan untuk memperkuat kaki timbunan tanah. 

Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan ke lokasi longsoran pada hari ini (31/01/2021) pukul 10.00 WIB. 

Saat menerima kunjungan tersebut GM Representative Office 3 Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division, Hendri Taufik menyampaikan, kami terus mengejar penyelesaian penanganan sesuai dengan target, yaitu diupayakan dalam jangka waktu satu minggu ke depan tiga lajur dapat dibuka normal kembali.

" Target ini tentu saja diharapkan dapat tercapai dengan dukungan kondisi cuaca dengan harapan kondisi cuaca juga mendukung proses penyelesaian pekerjaan," ujarnya.

Seperti yang diinfokan sebelumnya, telah terjadi penurunan tanah pada bahu luar dan lajur lambat (L1) di KM 06+200 jalur A (segmen Dupak-Waru) Ruas Jalan Tol Surabaya-Gempol pada hari Senin (25/01/2021) yang diperkirakan disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi, sehingga menimbulkan jenuh air di bawah timbunan pada bahu luar dan lajur 1 lalu terjadi longsor susulan pada lokasi yang ditangani pada Selasa (26/01/2021). 

Setelah pemasangan bronjong dijadwalkan akan dilakukan tahapan pekerjaan selanjutnya yaitu pembentukan timbunan lereng dan rekondisi perkerasan jalan. 

Selama pelaksanaan pekerjaan, kendaraan bus dan truk diarahkan ke lajur paling kanan, sedangkan kendaraan kecil di lajur sebelah kirinya. 

Untuk membantu pemilahan kendaraan, selama 24 jam petugas melakukan kanalisasi dan pemilahan di sekitar 800 m sebelum lokasi longsoran. 

Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat adanya penanganan longsor dimaksud. Kami mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan tol, tetap berhati-hati dan menaati rambu-rambu terutama di sekitar lokasi pekerjaan. 

Persiapkan diri dengan baik dan pastikan kendaraan anda dalam kondisi prima, serta selalu patuhi protokol kesehatan. 

Informasi lalu lintas di seputar jalan tol dapat di akses melalui Call Center 24 Jam di nomor 14080. (**)

PRESS RELEASE

Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division

No. 004/2021

Tanggal 31 Januari 2021 

Editor : Lasman Simanjuntak

Siap Panen, Petani di Lahan Food Estate Raih Hasil Menggembirakan

Jakarta, BeritaRayaOnline,-Para petani padi di Kalimantan Tengah, khususnya yang berada di wilayah Food Estate, kini tengah bersiap melakukan panen. 

Menurut Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalteng Syamsuddin, rata-rata hasil panen akan mendapatkan 4-6 ton per Ha. “Kami sudah melihat kondisi lahan dan pertanaman, dan siap dilakukan panen pada minggu pertama Februari sekitar 200-250 hektare” ujarnya saat ditemui di lokasi Food Estate, Sabtu (30/1/2021).

Sementara, beberapa petani telah melakukan panen dengan hasil cukup memuaskan. Sebagai contoh adalah pertanaman padi milik Taufik. Petani di Desa Belanti Siam ini mampu memperoleh hasil sekitar 6,4 ton per Ha. 

“Varietas yang kami tanam Inpari 42 dan alhamdulillah hasilnya meningkat daripada kemarin. Hasil panen ini juga siap kami gunakan sebagai benih,"ungkapnya.

Taufik sendiri tergabung dalam kelompok tani Karya Makmur dengan total lahan yang digarap mencapai 100 Ha. Edi Subairi, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT) Desa Belanti Siam menambahkan bahwa di Belanti Siam total lahan yang ada mencapai 1000 Ha dengan hasil yang sangat memuaskan, rata-rata 5,5-5,6 ton per Ha. 

“memang ada di beberapa titik hasil kurang memuaskan, karena faktor iklim yaitu padi roboh, sehingga petani panen di awal dan hasil tidak maksimal,"tambahnya.

Terkait robohnya tanaman padi di beberapa titik tersebut, Syamsuddin menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada petani untuk melakukan tanam pindah yang dapat memperkuat perakaran tanaman sehingga memperkecil kemungkinan roboh.

 “Namun beberapa masih terbiasa dengan cara tanam tabur sehingga tanaman tidak mampu menahan terpaan angin sehingga tanaman roboh dan panen harus dipercepat” lanjutnya.

Terpisah, Kepala Balitbangtan Fadjry Djufry menyampaikan bahwa sejak awal dimulainya program Food Estate, Balitbangtan telah menerjunkan tim terbaiknya dalam melakukan pengkajian, memberikan rekomendasi dan melakukan pendampingan baik kepada pemerintah daerah setempat ataupun langsung kepada petani. 

“Food Estate adalah program super prioritas, disini kami juga telah membangun center of excellent yaitu model ideal food estate yang sesuai dengan kondisi petani serta peluang industri. Lokasi tersebut yang akan menjadi pusat percontohan bagi kawasan di sekitarnya,"tambah Fadjry.

Pada beberapa kesempatan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan optimismenya terhadap program Food Estate, meskipun terjadi dinamika di lapang. 

“Ini lahan yang sangat dinamis, tidak seperti di Jawa, Sumatera, atau Sulawesi. Di sini lahan rawa, kontur tanahnya ada yang dalam, sedang, datar, dan cukup bagus. Oleh karena itu, dinamika lapangan juga ada," ungkap Mentan saat meninjau lokasi, Rabu (16/12/2020) yang lalu.

Penggunaan teknologi menjadi salah satu dasar optimisme itu. Mentan SYL juga mengungkapkan bahwa dalam program ini penerapan mekanisasi serta teknologi pertanian diharapkan dapat mengoptimalkan rawa menjadi lahan pertanian produktif dan meningkatkan produksi pertanian.

Terkait hal tersebut, Kepala Balitbangtan menyatakan bahwa pihaknya sudah menerapkan teknologi budidaya Rawa Intensif, Super dan Aktual (RAISA) yang dapat mendukung produksi padi pada lahan dengan kandungan zat besi dan natrium yang tinggi. 

“Dengan aplikasi teknologi ini akan dapat meningkatkan produktivitas padi serta diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman dari IP 100 menjadi IP 200 atau bahkan IP 300 dalam setahun," lanjut Fadjry.

BPTP sebagai kepanjangan tangan Balitbangtan di daerah, menurut Syamsuddin akan terus memberikan pendampingan kepada petani sehingga seluruh wilayah yang menjadi lokasi Food Estate dapat mencapai hasil yang maksimal.

 “Kami akan terus mengawal dan memberikan pendampingan sesuai rekomendasi tim, seperti perlakuan lahan, cara tanam dan budidaya sehingga hasil dari pertanaman dapat optimal," ujarnya.

Syamsuddin menambahkan bahwa pemilihan varietas yang ditanam di lokasi tersebut adalah preferensi dari para petani, seperti varietas Inpari 32 dan Inpari 42 yang sudah cukup lama dikenal dan ditanam para petani di wilayah tersebut. 

“varietas tersebut menjadi primadona karena memiliki rendemen beras tinggi dan saat ini harga gabah konsumsi mencapai Rp. 5.300 per Kg,"tambah Syamsuddin.

Terkait gerakan percepatan tanam, Syamsuddin menjelaskan bahwa hal tersebut sudah berdasarkan hasil kajian khususnya dalam hal kecukupan air. 

“Percepatan tanam karena air cukup, dan tanaman padi sangat memerlukan air,"ucapnya. 

Wasis Haryanto, petani dari kelompok tani Rukun Santosa Desa Belanti Siam mengungkapkan bahwa dengan mengikuti program Food Estate ini hasil panennya mencapai 5,1 ton per Ha yang menggunakan varietas Inpari 42, dan sebagian akan digunakan untuk benih.

 Petani berusia 35 tahun ini juga berharap pemerintah terus memberikan pendampingan pada para petani di wilayahnya.

 “Saya senang dengan adanya program Food Estate ini, dan kami ingin terus didampingi supaya hasilnya bisa lebih baik lagi,"tutupnya.(**)

Rilis Kementan, 31Januari 2021

Nomor : 101/R-KEMENTAN/1/2021

Editor : Lasman Simanjuntak