Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo menilai pola kemitraan usaha ayam potong (broiler) memberikan perlindungan kepada peternak. Melalui kemitraan usaha, peternak mendapatkan jaminan kepastian usaha dan risiko terhadap fluktuasi harga.
"Bahkan dalam kondisi menurunnya harga ayam hidup (livebird/LB) saat ini, pola kemitraan menjadi sandaran peternak mendapatkan penghasilan yang layak," ujar Menteri SYL di sela-sela kunjungannya ke Balai Veteriner Maros, Sulawesi Selatan, Minggu (13/9).
Dalam kemitraan usaha ayam potong, peternak sebagai pihak plasma mendapatkan jaminan pasokan DOC (Day Old Chicken), pakan ternak, obat vaksin desinfektan (OVD) dan jaminan pemasaran sesuai harga kontrak mengacu perjanjian tertulis dengan perusahaan sebagai pihak inti.
Peternak plasma pada penerapan pola tersebut menyediakan kandang, sarana peralatan dan tenaga kerja untuk memelihara ayam potong sejak DOC sampai panen. Kemudian perusahaan berkewajiban menyerap seluruh hasil panen peternak dalam bentuk ayam hidup/livebird (LB) dengan harga kontrak.
"Bahkan peternak masih mendapatkan tambahan penghasilan berupa insentif atas kinerja pemeliharaan dan bonus pasar jika harga pasar melebihi harga kontrak LB berdasarkan selisih harga dengan besaran sekitar 20% diperhitungkan dengan total ayam terpanen," papar Menteri SYL.
Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah menjelaskan program kemitraan ini sesuai dengan Permentan No. 13 Tahun 2017 tentang kemitraan usaha peternakan yaitu kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, menguntungkan dan dengan prinsip utama berkeadilan.
"Kami mengapresiasi perusahaan perunggasan terintegrasi yang telah menggandeng banyak peternak dalam pola kemitraan," ucap Nasrullah.
Keseimbangan ini sekaligus membuktikan bahwa kemitraan usaha direkomendasikan layak dan relevan terhadap perlindungan peternak UMKM, terlebih di masa pandemi covid-19. Sebaliknya, perusahaan sebagai pihak inti juga bergantung kepada peternak plasma untuk memelihara ayam.
"Sehingga keseimbangan terjadi pada pola kemitraan usaha karena menitikberatkan aspek kerjasama yang saling menguntungkan bagi para pihak yang bermitra. Untuk itu sesuai dengan amanat pada Permentan nomor 13/2017, para pihak yang bermitra harus memiliki perjanjian tertulis yang diketahui oleh Pemerintah, sehingga hal - hal yang tertuang dalam perjanjian kemitraan dapat dievaluasi oleh para pihak dan juga Pemerintah", ucap Nasrullah.
Lebih lanjut Nasrullah menjelaskan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 terdapat potensi produksi daging ayam ras sebanyak 64.211 ton berkontribusi sebesar 1,96% terhadap produksi daging ayam nasional. Sementara kebutuhan konsumsi daging ayam di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 50.636 ton sehingga terdapat potensi surplus sebanyak 13.575 ton.
"Kami mencatat dari 24 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan terdapat 5 kab/kota dengan produksi ayam potong tertinggi yaitu Kota Makassar 16.188 ton (25,21%), Kab. Bone 9.670 ton (15,06%), Kab. Gowa 4.047 ton 6,30%, Kab, Sidrap 3.905 ton (6,08%) dan Kab. Bulukumba 3.786 ton (5,90%)", tambahnya.
Mengacu data Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen PKH, saat ini di Provinsi Sulsel diketahui terdapat 1.683 peternak ayam potong yang terdiri dari 967 peternak mandiri, 244 internal (kandang komersial perusahaan) dan 472 kemitraan dengan perusahaan perunggasan terintegrasi (pabrikan).
Selain di masa pandemi, stabilitas penghasilan dari hasil penjualan juga dirasakan ketika harga ayam sedang turun, atau harga pakan sedang naik. “Kami tidak terlalu memikirkan hal itu, tugas kami adalah memastikan performa terbaik, ayam sehat dan dapat dipanen sesuai target," tutur H. Pangeran.(*)
Rilis Kementan, 13 September 2020
Nomor: 1271/R-KEMENTAN/09/2020
Editor : Lasman Simanjuntak
